KABARPASUNDAN.ID – Kita tidak mencari kambing hitam tapi mencari solusi bagaimana pengelolaan Gedung Creative Centre (GCC) Kota Tasikmalaya ini.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Tasikmalaya Deddy Mulyana usai menghadiri Tasik Creative Forum, Kamis (16/3/2023).
Deddy mengatakan, jika gedung dikelola oleh pemerintah, biasanya menemukan banyak kendala dan kekurangan lainnya.
“Karena ini isinya yang katanya disisi orang-orang kreatif, orang yang inovatif berarti kita harus ada solusi dong buat pengelola gedung ini,”ujarnya.
Dia menyebut, jika menurut proses, kedepannya dipastikan akan lambat. Sedangkan, sambung dia, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berkeinginan langsung berkegiatan setelah peresmian.
Deddy mengungkapkan, kalau hahya mengandalkan anggaran dari APBD, Provinsi ataupun pusat kegiatan ini tidak akan berjalan.
“Ada yang sudah ingin berkegiatan disini, ingin pameran. cuma peralatannya baru cukup untuk 30 karya seni yang dipajang. Berarti kurang 30 karena minimalnya 50 untuk disini,”terangnya.
Lalu, ucap dia, untuk pengelola GCC tersebut pilihannya cuma dua. Antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.
Jika swasta, kata Deddy, prinsipnya seperti KSO yang disesuaikan dengan lamanya kontrak perjanjian.
“Jadi mau 10 tahun atau 20 tahun ada pemasukan ke PAD. Itu terserah siapa yang mengelola yang penting mereka yang sudah memiliki komitmen,”tegasnya.
Saat ditanya kecenderungan oleh awak media, secara gamblang dia menjawab, lebih cenderung diswastanisasi. Karena keterbatasan anggaran.
Bahkan dia menginginkan semua gedung yang ada di kompleks olahraga Dadaha. Mulai dari perparkiran termasuk pengelolaan gedungnya.
“Kalau saya sendiri pinginnya diswastanisasi, terus terang kalau dikelola oleh pemerintah anggaran kita minim. Kata saya juga gor kesenian ganti lampu juga harus mikir karena tidak diberi anggaran pemeliharaan, tapi kan harus karena kita memungut retribusi,”pungkasnya.
